RUBRIKBEKASI.COM, Cikarang Pusat – Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja mendorong pemerataan pembangunan di seluruh desa melalui kolaborasi antara pemerintah desa dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.
Salah satu langkah yang disiapkan yakni mengupayakan tiga titik pembangunan prioritas di setiap desa untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata.
Hal tersebut disampaikan Asep usai Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2026 Masa Bakti 2026–2034 di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu (4/11/2026).
Asep mengatakan, kepala desa yang baru dilantik harus menjadikan momentum tersebut sebagai awal pengabdian kepada masyarakat. Ia mengingatkan pentingnya menjaga amanah, memiliki empati, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
“Ini awal mulanya kita bekerja. Pertama, kita harus amanah dan menjaga diri sebagai pemimpin kepala desa. Kita juga harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah,” ujar Asep.
Ia menjelaskan, Pemkab Bekasi memiliki tiga program prioritas yang menjadi perhatian, yakni infrastruktur, kesehatan, dan perizinan. Ketiga sektor tersebut diharapkan dapat disinergikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa.
Menurut Asep, pemerataan pembangunan perlu menjadi perhatian serius. Pasalnya, masih terdapat desa yang setiap tahun mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tetapi belum memperoleh pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, ia berencana mengupayakan tiga titik pembangunan mendesak di setiap desa dengan mempertimbangkan skala prioritas.
“Saya ingin setiap desa mempunyai tiga titik pembangunan yang memang mendesak, dengan skala prioritas. Saya tidak mau ada desa yang setiap tahun ikut Musrenbang, tetapi tidak pernah mendapatkan pembangunan,” tegasnya.
Rencana tersebut nantinya akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Bekasi. Keterlibatan legislatif dinilai penting agar aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan di setiap desa dapat diselaraskan dalam penyusunan program daerah.
Selain pemerataan pembangunan fisik, Pemkab Bekasi juga menyiapkan program pelayanan langsung kepada masyarakat melalui kegiatan roadshow ke setiap kecamatan mulai Januari 2027.
Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung setiap Rabu dengan menghadirkan berbagai pelayanan dasar.
Pelayanan yang disiapkan meliputi administrasi kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga (KK), pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pelayanan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga informasi lowongan pekerjaan secara daring.
Asep mengatakan, program tersebut merupakan upaya mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sehingga warga tidak harus selalu datang ke pusat pemerintahan untuk mendapatkan layanan.
“Nanti setiap kecamatan akan ada pelayanan dasar untuk masyarakat desa. Ada pelayanan KTP, KK, PBB, UMKM, dan juga informasi lowongan kerja online. Saya ingin datang langsung ke masyarakat, bukan hanya menunggu mereka datang,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah juga akan memfasilitasi akses informasi kesempatan kerja dengan melibatkan perusahaan atau tenant dari kawasan industri.
Dengan demikian, masyarakat di kecamatan yang dikunjungi diharapkan memiliki akses lebih luas terhadap peluang pekerjaan.
Asep berharap 154 kepala desa yang baru dilantik dapat berperan aktif menyukseskan berbagai agenda tersebut. Para kepala desa diharapkan mampu menyampaikan aspirasi warga sekaligus mengoordinasikan kebutuhan pelayanan dan pembangunan dengan pemerintah daerah.
Ia juga berpesan agar seluruh kepala desa memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun pilihan politik saat Pilkades.
Menurutnya, warga yang tidak terpilih dalam kontestasi Pilkades tetap menjadi bagian dari masyarakat yang harus dirangkul dan diperhatikan.
“Semua adalah masyarakat saya. Saya berharap kepala desa yang terpilih juga memiliki empati kepada teman-teman kita yang belum terpilih, karena mereka juga akan menjadi bagian dari kita semua,” katanya.
Asep menegaskan, keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari jabatan yang diemban, tetapi juga dari kebijakan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemimpin itu ibadahnya adalah kebijakan. Karena itu, kita tekankan kebijakan yang diambil harus pro-rakyat,” tandasnya. (ADV)
