RUBRIKBEKASI.COM, Cikarang Pusat – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penertiban pajak air tanah dan pajak reklame mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Bekasi.
Namun, langkah tersebut diminta tidak hanya sebatas operasi penertiban sesaat, melainkan harus dilakukan secara konsisten dengan menyasar seluruh wajib pajak, terutama perusahaan-perusahaan besar.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, mengapresiasi pembentukan tim terpadu oleh Pemkab Bekasi untuk menelusuri potensi kebocoran penerimaan daerah dari sektor pajak air tanah dan reklame.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelaksanaan penertiban harus diikuti dengan laporan berkala mengenai hasil pemeriksaan, temuan di lapangan, hingga tindak lanjut terhadap objek pajak yang terbukti belum memenuhi kewajibannya.
“Iya, yang pertama, upaya penertiban yang dilakukan oleh Pemkab Bekasi ini kita apresiasi. Tapi kita juga ingin tahu laporan berkala hasil temuan-temuan dan tindak lanjutnya, aksi seperti apa,” ujar Ridwan Arifin, Rabu, 11 November 2026.
Politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Iwang itu mengatakan, transparansi hasil penertiban diperlukan untuk mengukur sejauh mana efektivitas program tersebut. Dengan demikian, masyarakat maupun DPRD dapat mengetahui apakah operasi yang dilakukan benar-benar berdampak terhadap peningkatan penerimaan PAD.
Ia juga meminta Pemkab Bekasi memastikan pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap objek pajak yang mudah dijangkau. Kawasan industri, hotel, apartemen, serta perusahaan dengan tingkat penggunaan air tanah tinggi harus masuk dalam daftar prioritas pengawasan.
Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki potensi penerimaan yang cukup besar sehingga perlu digali secara menyeluruh. Pemerintah harus memastikan seluruh perusahaan yang memanfaatkan air tanah maupun memasang reklame telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan.
“Kemudian, yang kedua, apakah kawasan-kawasan industri lainnya, hotel, dan apartemen juga menjadi bagian yang digali. Itu harus jelas,” katanya.
Iwang menilai, pendataan dan pemeriksaan terhadap objek pajak perlu dilakukan secara komprehensif. Jangan sampai penertiban hanya menyasar sejumlah lokasi tertentu, sementara perusahaan dengan potensi penggunaan air tanah yang jauh lebih besar justru luput dari pengawasan.
Selain cakupan pemeriksaan, ia menyoroti pentingnya keberlanjutan program penertiban. Menurutnya, pembentukan tim terpadu harus menghasilkan sistem pengawasan yang terukur dan dapat dijalankan dalam jangka panjang, bukan hanya aktif ketika operasi berlangsung.
“Yang ketiga, soal konsistensi kegiatan ini ke depan, apakah berjalan sebulan atau dua bulan dan sampai seterusnya. Jangan sampai konsistensi ini cuma menjadi lips service dalam rencana aksi yang dilakukan,” tegasnya.
Ia berharap Pemkab Bekasi memiliki agenda pengawasan berkelanjutan yang dilengkapi target, evaluasi, serta mekanisme tindak lanjut. Dengan begitu, upaya optimalisasi PAD tidak berhenti setelah kegiatan penertiban selesai dilaksanakan.
Lebih lanjut, Iwang mengingatkan agar pelaksanaan penertiban mengedepankan prinsip keadilan dan tidak tebang pilih. Pemerintah daerah harus mampu membedakan skala potensi dan kontribusi masing-masing wajib pajak sehingga penindakan dilakukan secara proporsional.
Menurutnya, perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan air tanah dalam jumlah signifikan semestinya menjadi salah satu prioritas utama pemeriksaan. Setelah itu, pengawasan dapat diperluas terhadap pelaku usaha skala menengah hingga kecil.
“Jangan sampai yang menjadi sasaran justru hanya pelaku usaha kecil, sementara perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan air tanah dalam jumlah besar tidak tersentuh. Penertiban ini harus berlaku untuk semua dan jangan tebang pilih,” demikian penekanannya.
Ia berharap langkah Pemkab Bekasi tersebut dapat menjadi momentum untuk membenahi tata kelola perpajakan daerah, menutup celah kebocoran penerimaan, sekaligus meningkatkan kepatuhan seluruh wajib pajak.
Dengan pengawasan yang konsisten, transparan, dan menyasar seluruh lapisan usaha, potensi pajak air tanah dan reklame di Kabupaten Bekasi diharapkan dapat tergarap lebih optimal sehingga memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan PAD. (ADV)
