RUBRIKBEKASI, CIKARANG PUSAT – Pj. Bupati Bekasi, Dedy Supriyadi, didampingi Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi dan jajaran Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri RI secara virtual, bertempat di Ruang Command Center Gedung Diskominfosantik, Cikarang Pusat, pada Senin (6/1).
Saat diwawancarai, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Jaoharul Alam, menyampaikan bahwa berdasarkan rapat tersebut, inflasi di Kabupaten Bekasi masuk ke peringkat 9 dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Menurutnya peringkat tersebut masih dalam kategori aman terkendali, karena bukan yang tertinggi dan menjadi perhatian khusus Menteri Dalam Negeri RI.
“Dari hasil evaluasi hari ini, Kabupaten Bekasi tingkat inflasinya di peringkat 9 di antara 27 kabupaten/kota. Bukan yang tertinggi yang menjadi perhatian khusus dari Pak Mendagri,” tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa komponen pangan di Kabupaten Bekasi yang berpengaruh terhadap inflasi, yakni beras, bawang merah, bawang putih, dan minyak goreng, masih memiliki stok yang cukup. Sedangkan untuk cabai, Kabupaten Bekasi kekurangan stok sehingga diperintahkan untuk bekerja sama dengan Kabupaten Garut yang memiliki kelebihan stok pangan cabai.
“Di kita yang masih kekurangan stoknya adalah cabe. Cabe ini ada yang surplus di Garut. Kita diminta untuk mengatur distribusinya sehingga stok kita bisa menekan laju inflasi,” tambahnya.
Terkait kebijakan PPN barang mewah sebesar 12%, ia memastikan hal tersebut tidak akan berimplikasi secara signifikan terhadap inflasi daerah, karena komponen pangan bukan yang termasuk dalam PPN barang mewah sebesar 12%.
“Komponen-komponen inflasi tidak terkena PPN 12% seperti minyak, beras, dan cabai. Kalau sampai sejauh ini PPN tersebut belum berimplikasi secara signifikan terhadap inflasi daerah,” tutupnya. (RED)
